Kekuranganpakai soft lens. Kurang tahan lama dibandingkan hard contact lenses. Dapat kering, terutama ketika memakai hair dryer, di ruangan yang panas atau cuaca berangin dan kering, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi sebagian orang. Dibutuhkan perawatan lensa yang lebih banyak.
Capand trade (CAT), juga disebut sebagai perdagangan emisi, adalah metode pengelolaan polusi berbasis pasar dengan memperkenalkan berbagai insentif ekonomi untuk mengurangi emisi polutan. Berbeda dengan peraturan perintah-dan-kontrol, CAT adalah program peraturan lingkungan yang fleksibel yang memungkinkan pasar dan organisasi untuk
Kelebihan Biaya relatif murah. Kekurangan: Pemasangan alat kontrasepsi harus dilakukan oleh dokter. Diafragma harus dilepas saat haid. Tingkat kegagalan mencapai 16% apabila tidak dipasang dengan tepat. Risiko terkena penyakit menular masih ada. 10. Cervical Cap. Cervical cap memiliki bentuk yang mirip seperti diafragma dengan ukuran yang
Kelebihandan Kekurangan Analisis Fundamental. El Heze Analisis Saham (Fundamental) Analisis fundamental merupakan salah satu analisa saham yang harus anda kuasai baik untuk trading terutama untuk investasi (jangka panjang). Analisa fundamental mempelajari laporan keuangan, kondisi perusahaan, kinerja untuk memprediksi prospek perusahaan.
PowerSupply. Oleh pakdosen Diposting pada 21 Juli 2022. Selamat datang di Pakdosen.co.id, web digital berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini PakDosen akan membahas tentang Power Supply? Mungkin anda pernah mendengar kata Power Supply? Disini PakDosen membahas secara rinci tentang Pengertian, fungsi, jenis, komponen, cara kerja.
Page5 Kelebihan dan Kelemahan Metode Presentasi dalam Pembelajaran Kelebihan : Cukup menyampaikan materi satu kali saja. Hal ini karena dalam satu kali presentasi, peserta didik secara menyeluruh akan mudah memperhatikan. Bahan materi yang disampaikan bisa digunakan lain waktu. Misal guru yang mempresentasikan materi bisa
Kekurangandari kain ini adalah kesan motif batik yang kurang eksklusif. Karena proses pembuatannya yang cepat dan bisa menduplikasi motif batik dengan mudah, membuat batik printing terkesan sebagai kain batik murah, minim nilai seni, historis maupun budaya. Lain halnya dengan batik tulis yang dibuat menggunakan tangan dan membutuhkan waktu lama.
axtNvr. Kekurangan power bank ā Banyaknya pengguna smartphone saat ini, tentu saja akan berdampak langsung pada konsumsi baterai yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, ada banyak produsen smartphone yang telah membekali smartphone mereka dengan baterai yang memiliki kapasitas cukup besar. Meskipun begitu, rupanya masih ada banyak pengguna smartphone yang merasa kurang dengan kapasitas baterai tersebut. Oleh sebab itu, banyak pengguna smartphone memilih untuk membeli power bank untuk menjaga agar baterai smartphone mereka tetap terisi penuh. Namun, beberapa pengguna smartphone tidak menyadari kekurangan power bank yang tentu saja akan berpengaruh pada kualitas dan performa dari smartphone mereka. Apa kelebihan dan kekurangan dari power bank? Lalu, apa dampak jika power bank digunakan secara terus menerus pada smartphone? Simak penjelasannya dalam artikel ini ya! Kelebihan Power Bank1. Wireless power bank terlihat simpel dan rapi ketika digunakan2. Terbebas dari aus3. Daya yang lebih efisien serta tidak boros4. Proses pengisian daya yang cenderung lebih cepat5. Dapat dioperasikan selama proses pengisian6. Memanfaatkan fitur hands free yang nyaman7. Mengatur tata letak dengan mudah 8. Harga yang telah disesuaikan dengan spesifikasi9. Ringan 10. Mengurangi sampah11. Dinilai lebih sehat12. Nyaman untuk dibawa travelling13. Bisa digunakan meskipun tidak ada listrik14. Bersifat universal dan dapat digunakan oleh banyak gadget sekaligusKekurangan Power Bank1. Proses pengisian daya harus dilakukan secara lurus2. Pemborosan daya yang mungkin akan terjadi3. Bantalan yang akan tergores4. Ada daya baterai yang dapat terbuang5. Power bank konvensional akan membuat tidak nyaman ketika dibawa bepergian6. Mempersingkat usia baterai ponsel7. Jangka waktu pada proses pengisian daya biasanya lebih lama8. Proses mengisi daya power bank yang lama9. Membuat baterai ponsel mudah panas Dampak jika Terlalu Sering Menggunakan Power Bank1. Menggunakan power bank sembarang, dapat merusak baterai ponsel2. Daya baterai yang makin lama semakin tidak stabil3. Dapat berpengaruh pada komponen ponsel lainKategori Tutorial TeknologiArtikel Terkait Sumber Pexels Karena banyak penggunanya, maka ada berbagai jenis power bank saat ini. Mulai dari power bank biasa yang perlu menggunakan kabel untuk menggunakannya dan ada pula wireless power bank yang saat ini lebih banyak diminati karena menawarkan kemudahan. Baik power bank biasa dan wireless power bank, keduanya memiliki beberapa kelebihan. Berikut penjelasannya. 1. Wireless power bank terlihat simpel dan rapi ketika digunakan Dibandingkan dengan power bank kabel, tentu saja wireless power bank lebih simpel serta lebih rapi ketika digunakan. Sebab wireless power bank tidak membutuhkan kabel untuk menghubungkan power bank dengan ponsel, oleh sebab itu penggunaannya pun akan terlihat lebih sederhana. Grameds cukup menaruh power bank di atasnya, maka proses pengisian daya pun akan berjalan. Selain itu, Grameds juga akan terbebas dari port kabel yang terkadang tidak kompatibel. Power bank wireless tentu saja akan lebih efisien untuk digunakan, asalkan teknologinya sesuai. Dengan begitu maka proses pengisian daya akan lebih cepat. 2. Terbebas dari aus Salah satu kendala dari power bank kabel yang menggunakan port adalah bagian port power bank lebih mudah aus, sehingga power bank dan smartphone tidak dapat terkoneksi dengan baik. Dengan wireless power bank, kondisi aus port ini tidak akan pernah Grameds temui lagi. 3. Daya yang lebih efisien serta tidak boros Daya dari wireless power bank, dianggap lebih efisien dan tidak boros seperti power bank dengan kabel. Grameds bisa menggunakan power bank untuk melakukan pengisian daya sekaligus membuat baterai lebih bertahan lama, sehingga wireless power bank pun dianggap lebih irit serta efisien. 4. Proses pengisian daya yang cenderung lebih cepat Beberapa produk power bank nirkabel biasanya telah dilengkapi dengan fitur fast charging yang dapat melakukan proses pengisian daya dengan sangat cepat. Pada umumnya, power bank akan mengisi daya ponsel sebanyak minimal 50 kali lebih cepat dibandingkan power bank biasa. Bergantung pada spesifikasi produk yang Grameds beli. Selain itu, daya output dari wireless power bank biasanya lebih besar, dimulai dari 5 Watt, 7,5 Watt hingga 10 Watt. 5. Dapat dioperasikan selama proses pengisian Ada beberapa desain produk power bank yang memungkinkan penggunanya untuk bisa menggunakannya selama proses pengisian. Pada umumnya, produk seperti ini telah dilengkapi dengan desain penyangga khusus, sehingga selama proses pengisian daya, Grameds bisa tetap mengoperasikan smartphone, seperti menyaksikan video atau drama favorit melalui ponsel atau bahkan mengecek email dan pesan di sosial media. 6. Memanfaatkan fitur hands free yang nyaman Saat ini, ada banyak model maupun brand yang menawarkan bluetooth headset atau sejenisnya. Dengan adanya wireless power bank, selama berkendara Grameds bisa menggunakan power bank dan melakukan proses pengisian daya dengan nyaman. Hal ini dikarenakan pemakaian perangkat tidak dibatasi oleh kabel. Cukup dengan mengatur jarak agar proses pengisian daya dapat berlangsung dengan kondisi yang tepat dan pas. 7. Mengatur tata letak dengan mudah Dikarenakan konsep wireless atau nirkabel, maka pengaturan pada furnitur pun akan menjadi lebih mudah. Pengguna dapat menyesuaikan dengan desain maupun perabotan rumah. Di samping itu, tata letaknya juga akan bebas sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna, sebab pengguna tidak perlu khawatir maupun takut kabel power bank akan tersangkut atau hal-hal lainnya. Contohnya ketika Grameds sedang memasak di dapur, maka Grameds bisa menggunakan ponsel sambil melakukan pengisian daya dan menyesuaikan tata letaknya. Tidak perlu takut kabel akan basah, terkena minyak atau lainnya, karena Grameds bisa menaruh power bank dan ponsel di tempat yang aman. 8. Harga yang telah disesuaikan dengan spesifikasi Grameds mungkin mengira bahwa wireless power bank dengan beberapa fitur tambahan akan memiliki harga selangit dan mahal. Akan tetapi, harga yang dipatok oleh brand tentu saja telah disesuaikan dengan spesifikasi yang ditawarkan pada power bank nirkabel. Semakin lebar bantalan dari power bank, maka akan semakin mahal pula harga power bank. Hal ini dikarenakan semakin lebar bantalan power bank, maka power bank tersebut bisa digunakan untuk mengisi daya beberapa perangkat sekaligus. 9. Ringan Kemudahan lain yang ditawarkan oleh power bank nirkabel adalah beratnya yang ringan. Jadi, power bank ini akan lebih mudah untuk dibawa kemana saja, bahkan ketika penggunanya sedang bepergian. 10. Mengurangi sampah Pada power bank konvensional, umumnya kabel adalah komponen yang sangat diperlukan. Namun sayangnya, kabel adalah komponen yang mudah sekali untuk rusak. Entah karena penggunaanya atau karena kualitas dari kabel yang kurang bagus. Oleh sebab itu, apabila kabel power bank sudah rusak, maka power bank tersebut pun tidak akan bisa digunakan lagi dan akan menambah sampah. Hal ini berbeda dengan wireless power bank, karena tidak membutuhkan kabel, sehingga akan mengurangi tumpukan sampah. 11. Dinilai lebih sehat Pemakaian power bank nirkabel, biasanya jauh lebih sehat karena telah dilengkapi dengan standar Qi sebagai pelindung dari radiasi power bank. Lebih rinci, dijelaskan bahwa wireless charging biasanya akan melepaskan tingkat EMF yang cukup rendah. Sementara itu, menurut WHO, EMF atau Electromagnetic Fields yang rendah tidak akan mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, WHO juga mengungkapkan bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang masalah radiasi ini. 12. Nyaman untuk dibawa travelling Biasanya salah satu tujuan membawa power bank adalah karena kemudahan dalam proses pengisian daya ketika pengguna sedang bepergian dan tidak ada tempat untuk mengisi daya. Oleh sebab itu, power bank yang ringan, tanpa kabel serta tidak boros adalah perangkat paling sempurna untuk dibawa ketika traveling. 13. Bisa digunakan meskipun tidak ada listrik Power bank adalah teknologi alternatif yang dapat melakukan pengisian daya, meskipun tidak ada sumber listrik. Oleh karena itu, Grameds bisa tetap berkomunikasi dan menggunakan ponsel Grameds, tanpa khawatir kehabisan daya meskipun tidak ada listrik. Power bank menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk menjaga ponsel tetap nyala dan daya baterai tetap penuh meskipun sedang bepergian atau kesulitan mencari sumber listrik. 14. Bersifat universal dan dapat digunakan oleh banyak gadget sekaligus Power bank bersifat universal, artinya power bank dapat digunakan oleh gadget apa saja. Hal ini karena port input dari power bank biasanya dapat diakses oleh berbagai port output, baik itu micro USB maupun mini USB, semuanya dapat menyuplai energi dari power bank. Pada wireless power bank, pengguna hanya perlu menyambungkan ponsel pada power bank, maka proses pengisian daya pun akan berlangsung. Selain bersifat universal, biasanya power bank juga dapat digunakan oleh beberapa brand gadget sekaligus. Oleh sebab itu, power bank adalah salah satu produk yang efektif untuk menunjang kebutuhan daya smartphone. Kekurangan Power Bank Sumber Pexels Meskipun power bank banyak menawarkan kemudahan bagi para pengguna ponsel, terutama dalam masalah pengisian daya, tetapi ada beberapa kekurangan dari power bank, terutama mengingat bahwa power bank dapat mempengaruhi performa dari baterai ponsel. Berikut beberapa kekurangan power bank yang perlu Grameds ketahui. 1. Proses pengisian daya harus dilakukan secara lurus Salah satu kekurangan power bank adalah akurasi atau ketepatan posisi perlu diperhatikan agar proses pengisian daya tidak terganggu. Apabila secara tidak sengaja perangkat yang tersambung goyang atau bahkan pindah, maka hal ini mungkin saja akan mempengaruhi proses pengisian daya ponsel. 2. Pemborosan daya yang mungkin akan terjadi Pemborosan daya pada ponsel tidak hanya disebabkan oleh perangkat yang digunakan untuk pengisian daya. Pemborosan juga bisa terjadi karena ada faktor lain, contohnya seperti sistem operasi yang ada pada ponsel, model maupun kebiasaan dari pengguna ponsel ketika melakukan pengisian daya. 3. Bantalan yang akan tergores Secara tidak sengaja, bantalan bisa saja tergores dan hal ini akan membuat perangkat menjadi tidak dapat memberikan performa terbaiknya dalam melakukan pengisian daya. 4. Ada daya baterai yang dapat terbuang Ada beberapa yang mengklaim bahwa daya ponsel seharusnya diisi oleh power bank terbuang percuma ke udara. Jumlah dari daya baterai yang terbuang memang tidak banyak, tetapi hal ini juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, ketika akan menggunakan atau bahkan membeli sebuah power bank, ada baiknya apabila Grameds mencermati spesifikasinya lebih dulu. 5. Power bank konvensional akan membuat tidak nyaman ketika dibawa bepergian Power bank konvensional, pada umumnya akan membuat pengguna merasa tidak nyaman. Dikarenakan kabel yang terlalu pendek, sehingga pengguna harus membawa power bank yang berat bersamaan dengan memegang ponsel. Ada beberapa produk power bank yang hanya menyediakan kabel pendek saja. Sehingga akan sulit ketika dibawa berkendara, terutama jika pengguna berkendara di atas motor. Namun, apabila kabel power bank terlalu panjang, maka akan membuat penggunaan power bank menjadi kurang rapi. Sementara itu, wireless power bank yang menawarkan kemudahan mengisi daya tanpa kabel, biasanya lebih berat dibandingkan power bank konvensional. Selain berat, power bank nirkabel juga memiliki ukuran yang lebih lebar. Oleh karena itu, berat dan dimensi dari power bank tentu akan membuat pengguna merasa tidak nyaman untuk membawa power bank ke mana-mana. Terutama jika pengguna memiliki tangan yang kecil, tentunya akan kesulitan untuk membawa power bank dan ponsel bersamaan. 6. Mempersingkat usia baterai ponsel Pada dasarnya, daya yang disimpan pada power bank tentu tidak akan sama dengan daya yang akan didapatkan oleh pengguna ketika mengisi ulang baterai melalui sumber listrik. Itu artinya, daya yang dikeluarkan oleh power bank tergolong tidak sehat bagi ponsel. Dikarenakan ukuran dari tegangan power bank yang terkadang tidak sesuai dengan batas arus listrik yang aman untuk digunakan. Ketika menggunakan power bank terlalu sering, maka hal ini akan berdampak pada usia atau kualitas dari baterai ponsel. Penggunaan power bank yang terlalu sering, dapat mempengaruhi battery health dan mempersingkat usia baterai. 7. Jangka waktu pada proses pengisian daya biasanya lebih lama Mengisi daya baterai dengan menggunakan power bank, biasanya akan membutuhkan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengisi baterai melalui sumber listrik. Bahkan, beberapa power bank membutuhkan jangka waktu hingga 2 kali lebih lama dibandingkan dengan mengisi daya melalui sumber listrik. Setidaknya proses pengisian daya baterai bisa mencapai 5 hingga 6 jam lamanya, hingga baterai ponsel terisi penuh. 8. Proses mengisi daya power bank yang lama Untuk dapat digunakan kembali, power bank perlu di-charge sama seperti ponsel. Akan tetapi, proses pengisian daya power bank ini biasanya membutuhkan waktu lama, terutama jika pengguna ingin mengisi daya power bank hingga penuh. Pada umumnya, power bank membutuhkan waktu 5 hingga 6 jam untuk terisi penuh dan bisa digunakan kembali. 9. Membuat baterai ponsel mudah panas Kekurangan lain dari penggunaan power bank adalah membuat baterai ponsel lebih panas. Ketika baterai panas atau overheating, maka tentu saja akan membuat baterai ponsel menjadi mudah rusak. Dampak jika Terlalu Sering Menggunakan Power Bank Sumber Pexels Selain kekurangan dari power bank di atas, ada pula beberapa dampak buruk yang diakibatkan, jika menggunakan power bank terlalu sering. Dampak dari penggunaan power bank terlalu sering, tentu saja akan berpengaruh pada performa ponsel. Berikut penjelasannya. 1. Menggunakan power bank sembarang, dapat merusak baterai ponsel Seiring dengan berjalannya waktu, power bank semakin banyak dijual di pasaran dan mudah untuk dibeli. Oleh sebab itu, ada banyak toko yang berlomba-lomba untuk menjual power bank dengan harga yang murah. Akan tetapi, barang yang murah tentu saja tidak menjamin kualitas dari produk tersebut. Biasanya power bank dengan harga yang murah, tidak memiliki kapasitas atau performa yang cukup baik. Alih-alih mengisi daya, power bank tersebut justru akan merusak ponsel kesayangan Grameds. Jadi, keluarkanlah budget yang lebih banyak agar bisa mendapatkan power bank yang berkualitas, sehingga bisa menjaga kesehatan baterai ponsel Grameds. 2. Daya baterai yang makin lama semakin tidak stabil Pada umumnya, power bank tidak memiliki kapasitas yang sesuai dengan daya dari ponsel. Oleh sebab itu, power bank bisa digunakan oleh semua perangkat. Akan tetapi, hal ini rupanya salah besar. Sebab, baterai ponsel bisa rusak, apabila power bank terus menerus digunakan. Sehingga gunakanlah power bank yang sesuai dengan daya baterai ponsel. 3. Dapat berpengaruh pada komponen ponsel lain Penggunaan power bank, rupanya tidak hanya berpengaruh pada performa baterai saja. Dampak buruk dari power bank juga dapat berpengaruh pada komponen ponsel yang lainnya. Contohnya adalah IC charger dan power. Apabila kedua komponen tersebut telah rusak, maka ponsel perlu diservis untuk dapat digunakan kembali. Itulah beberapa kekurangan power bank yang perlu Grameds pertimbangkan sebelum membeli power bank atau menggunakan power bank. Apabila Grameds ingin mendapatkan informasi serba-serbi tentang gadget, maka Grameds bisa mencari informasinya dengan membaca buku. Sebagai SahabatTanpaBatas, menyediakan buku tentang gadget dan tips-tips lainnya seputar gadget. Untuk mendukung Grameds dalam menambah wawasan, Gramedia selalu menyediakan buku-buku berkualitas dan original agar Grameds memiliki informasi LebihDenganMembaca. Jangan ragu untuk membeli buku di Gramedia, karena dijamin original dan berkualitas! Penulis Khansa ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien
Power Inverter, Pengubah Listrik Baterai DC Menjadi Listrik Rumah Tangga AC. Bisakah listrik dari baterai atau aki 12 volt digunakan untuk menyalakan lampu dan kipas angin yang biasa menggunakan listrik PLN?. Bisa, asalkan ada alat atau mesin inverter yang berfungsi untuk mengubah arus baterai dari DC menjadi arus inverter banyak digunakan pada jaringan listrik tenaga surya. Seperti kita tahu panel surya hanya menghasilkan listrik saat siang hari, untuk menggunakan energi saat malam hari harus digunakan baterai untuk menyimpan yang ada dalam baterai adalah arus DC yang harus diubah oleh mesin inverter menjadi arus ac agar bisa menyalakan peralatan listrik rumah Mesin Power InverterSquare sine wave inverter adalah tipe inverter yang menghasilkan Output gelombang sinus persegi, jenis inverter ini tidak cocok untuk beban AC tertentu seperti motor induksi atau transformer, selain tidak dapat bekerja square sine wave dapat merusak peralatan sine wave inverter adalah tipe inverter yang menghasilkan Output gelombang persegi yang disempurnakan/persegi kuasi yang merupakan kombinasi antara square wave dan sine wave. Inverter ini masih dapat menggerakan perangkat yang menggunakan kumparan, hanya saja tidak maksimal serta faktor energy-loss yang besar. dan tidak cocok dengan perangkat elektronik yang sensitif atau khusus, misalnya laser printer tertentu, peralatan audio..Pure sine wave inverter adalah tipe inverter yang menghasilkan Output gelombang sinus murni setara PLN. Inverter jenis ini diperlukan terutama untuk beban-beban yang menggunakan kumparan induksi agar bekerja lebih mudah, lancar dan tidak cepat Tie Inverter adalah tipe special inverter yang dirancang untuk menyuntikkan arus listrik ke sistem distribusi tenaga listrik yang sudah ada, misalkan PLN/Genset. Inverter tersebut harus disinkronkan dengan frekuensi grid yang sama, biasanya berisi satu atau lebih fitur maksimum power point tracking untuk mengkonversi jumlah maksimum daya yang tersedia, dan juga termasuk fitur proteksi Membeli Mesin Power InverterBerikut ini beberapa tips ketika memilih/membeli Power Inverter yang tepat sesuai kebutuhanMembeli Power Inverter Komponen Tanyakan kepada penjual apakah komponen power inverter menggunakan IC saja atau trafo+IC? Inverter yang menggunakan Komponen Trafo+IC memiliki ketahanan panas yang baik sehingga tidak mudah rusak dan biasanya umur alat bisa mencapai 10 tahun lebih bila dioperasikan dengan beban yang Inverter yang menggunakan komponen IC saja walau relatif murah umumnya perangkat inverter jenis ini mudah rusak, terutama pada beban yang menarik arus besar saat start-up serta tidak tahan terhadap hubung singkat/korslet pada outputnya..Membeli Power Inverter Efisiensi Daya yang keluarSeperti halnya genset maka Power Inverter memiliki efisiensi/kemurnian daya output yang dihasilkan. Contoh power inverter yang memiliki efisiensi 90% dengan type 1000watt, maka daya yang bisa dihasilkan adalah 900watt, dan jika inverter yang memiliki efisiensi hanya 40% maka hanya bisa dipakai 400watt Power Inverter FrequencyFrequency jaringan listrik yang cocok untuk dipakai di indonesia adalah yang memiliki frequency 50 Hz karena ada power inverter yang memiliki frequency 100 Hz sehingga tidak bisa dipakai untuk peralatan listrik di indonesiaMembeli Power Inverter Gelombang Sine WaveAda 3 tipe gelombang sinus yang dihasilkan power inverterGelombang Square/kotak, dapat merusak peralatan listrik yang tidak tahan terhadap induksi balik dari inverter dan tidak cocok dipakai untuk peralatan elektronika karena menghasilkan cacat distrosi yang modified sine wave, baik untuk peralatan listrik/elektronik dan banyak digunakan karena relatif lebih murah dari gelombang sinus murni Pure Sine Wave, namun tidak cocok untuk komponen induksi seperti motor/dinamo atau sinus murni atau pure sine wave, menghasilkan output terbaik setara jaringan listrik PLN, namun memiliki harga yang relatif Power Inverter Kualitas komponen alat listrikYang terpenting adalah kualitas komponen alat listriknya. Negara taiwan adalah negara yang sudah bertahun-tahun terkenal dengan kualitas produk alat kelistrikannya, baik dari sisi harga maupun komponen/suku cadang yang banyak beredar dipasaran,.. maka dari itu bila ingin membeli inverter pastikan inverter produksi Power Inverter Garansi ServiceSeluruh alat listrik berkualitas bergaransi service setidaknya 1 tahun, makin lama Garansi makin baik. Garansi Purna Jual service membuktikan penjual bertanggung jawab atas produk yang Power Inverter Layanan purna jualLayanan purna jual bukan sekedar garansi service tetapi lebih kepada konsultasi setelah terjadi penjualan Penjual yang baik tidak sekedar menjual tetapi lebih kepada penyampaian beberapa merk inverter yang tipe komponen Parts Number dihapus oleh pabriknya sehingga akan menyulitkan ketika diservice bilamana terjadi kerusakan. Pilihlah penjual yang Harga Power Inverter?Harga inverter dipasaran sangat bervariasi tergantung pada merek dan kualitasnya. Sebagai gambaran harga inverter Paling Murah dengan output 500 watt ada yang di jual Rp. sedangkan yang paling mahal bisa mencapai harga Rp. tergantung tipe dan jenisnya. Perbanyak referensi sebelum membeli inverter, banyak group dan forum yang membahas tentang inverter terutama group pembangkit listrik tenaga Kuncikelebihan dan kekurangan power inverter,Power Inverter untuk rumah tangga,Komponen pengubah arus listrik,Kelebihan dan kekurangan inverter DC ke AC,kekurangan power inverter,jenis inverter merk tesla,inverter listrik rumah tangga,Inverter listrik rumah,https//www builder id/power-inverter-pengubah-listrik-baterai/,apakah inverter menyimpan arus Builder ID, Platform Online terdepan tentang teknologi konstruksi. Teknik perkayuan, teknik bangunan, Teknik pengelasan, Teknik Kelistrikan, teknik konstruksi, teknik finishing dan produk bangunan, review Alat pertukangan, informasi teknologi bahan bangunan, inovasi teknologi konstruksiRead NextMarch 24, 2023Trend PCB dan Tantangan Manufaktur PCB di Era IoT, dan AIMarch 22, 2023Rangkaian Star Delta Pengertian, Cara kerja, dan Wiring Star DeltaMarch 14, 2023Perbedaan Komponen Aktif dan Komponen Pasif ElektronikaMarch 10, 2023Apa Itu USB? Cara Kerja, Tipe, Kelebihan dan Kelemahan USBMarch 9, 2023Panel Surya Solar Panel Jenis Sel Surya, Proses Pembuatan, Rangkaian, Kelebihannya & ResikonyaMarch 7, 2023Solenoid Valve Fungsi, Cara kerja, & Bagian Solenoid ValveMarch 7, 2023Limit Switch Pengertian, Cara Kerja, dan Fungsi Saklar BatasMarch 7, 2023Optocoupler Pengertian, Jenis, dan Cara Kerja OptocouplerMarch 7, 2023Pengertian Arus Listrik, Cara mengukur dan Rumur Arus ListrikMarch 7, 2023Pengertian Voltase Tegangan, Rangkaian dan Jenis Voltase
ļ»æOktober 29, 2020 1006 am IndonesiaClimanusa ā Sebelum mencari tahu tentang distributor UPS alat medis, penting untuk mengetahui apa saja jenis-jenis teknologi UPS yang saat ini digunakan. Penggunaan UPS di lingkungan kesehatan sangat diperlukan mengingat alat-alat medis harus tetap menyala setiap harinya untuk menyelamatkan berbagai nyawa manusia. Pemilihan UPS alat medis yang tepat juga sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup banyak orang. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk mengedukasi diri sendiri apa saja 3 jenis teknologi UPS yang saat ini sedang digunakan. Mari cek di bawah! Konversi Ganda Online UPS yang menggunakan teknologi konversi ganda online akan memberikan tingkat perlindungan daya tertinggi yang tersedia. UPS online mengubah catu daya AC input 230V menjadi daya DC, yang kemudian digunakan untuk mengisi daya baterai. Aliran arus DC kemudian diumpankan melalui tahap inverter yang merekonstruksi keluaran listrik 230V AC. Karena keluaran AC dibuat ulang sepenuhnya, maka akan benar-benar bebas dari gangguan yang ditanggung oleh sumber listrik seperti lonjakan dan variasi tegangan. Tegangan dan frekuensi keluaran dikontrol dengan tepat, sehingga memastikan keluaran daya gelombang sinus yang bersih dan stabil. UPS Online mampu menahan fluktuasi besar pada tegangan input sebelum mentransfer ke daya baterai biasanya 276V-184V sehingga menghilangkan pelepasan baterai yang tidak perlu. Saat listrik mati, transfer ke daya baterai berjalan mulus, tanpa putus. UPS Online juga memiliki berbagai fitur gagal-gagal dan diagnostic mandiri yang akan langsung mentransfer beban ke daya listrik jika ada kegagalan dan hardware UPS atau jika UPS kelebihan beban. Biasanya para perusahaan pencari distributor UPS alat medis, akan memilih jenis UPS ini karena mereka menangani skala besar. Keuntungan ā Pengkondisian daya berkelanjutan dan total ā Perlindungan gagal/kelebihan beban dengan fasilitas bypass statis ā Tidak ada kerusakan pada kegagalan listrik ā Toleransi tegangan input yang luas ā Direkomendasikan dengan genset Kekurangan ā Lebih mahal dari jenis teknologi UPS lainnya. Siaga Offline Selama operasi normal UPS Offline, daya mengalir langsung melalui unit dan karenanya hanya penyaringan RFI yang biasanya disediakan. Ketika tegangan input gagal atau berfluktuasi di luar jendela toleransi yang telah ditentukan sebelumnya, UPS mendeteksi ini dan relai akan menutup, memungkinkan UPS untuk mulai memberi makan daya baterai UPS melalui inverter. Inverter kemudian dinyalakan dan output bentuk gelombang persegi, langkah atau sinus disediakan. Setelah aliran listrik kembali, output dialihkan kembali ke sumber listrik dan inverter dimatikan. Biasanya ada jeda antara 4-10 ms selama transfer ke dan dari mode baterai. Kelebihan ā Biaya murah ā Operasi senyap saat siaga ā Efisien Kekurangan ā Perlindungan daya minimal, hanya melindungi dari Sebagian kecil masalah. ā Pengaturan tegangan keluaran yang buruk, sag dan lonjakan akan diteruskan langsung ke beban ā Hentikan transfer ke mode baterai ā Tidak ada keselamatan kegagalan, UPS akan menjatuhkan beban jika arus start-up tinggi, beban berlebih, atau kegagalan inverter. Line-Interaktif UPS line-interaktif beroperasi dengan cara yang sangat mirip dengan UPS offline, kecuali dengan keunggulan fitur penyaringan dan peningkatan/pengurangan tegangan keluaran yang lebih baik. Teknologi ini tidak menghilangkan gangguan yang ditanggung oleh listrik, teknologi interaktif garis memang mengurangi dampak lonjakan, dan penurunan dengan memotongā puncak dan lembah, meningkatkan daya atau beralih ke cadangan baterai. Seperti halnya UPS offline, ketiga tegangan input gagal atau berfluktuasi di luar jendela toleransi yang telah ditentukan sebelumnya, UPS mendeteksi ini dan relai akan menutup sehingga UPS dapat mulai memasukkan daya baterai melalui inverter. Interver, dalam UPS line-interaktif yang baik, akan mensuplai keluaran gelombang sinus. Setelah aliran listrik kembali, output dialihkan kembali ke sumber listrik dan inverter dimatikan. Seperti halnya UPS offline, biasanya akan ada jeda saat transfer ke dan dari mode baterai, meskipun biasanya ini akan lebih singkat daripada dengan UPS offline. Beberapa produsen akan mencoba untuk memberikan UPS line-interaktif mereka sebagai model online dengan menyebutnya digital onlineā, inlineā atau online interactiveā. Keuntungan ā Biaya lebih murah daripada online ā Memberikan perlindungan yang lebih baik daripada offline ā Operasi senyap saat siaga ā Efisien Kekurangan ā Fluktuasi, seperti lonjakan, masih bisa diteruskan langsung ke beban ā Akan istirahat saat transfer ke mode baterai ā Tidak ada keselamatan kegagalan, UPS akan menjatuhkan beban jika arus start-up tinggi, beban berlebih, atau kegagalan inverter. Baca Juga Beginilah Sistem Manajemen UPS Terpusat Meningkatkan Efisiensi Perusahaan Jenis-jenis UPS di atas tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, namun sebagai perusahaan, Anda harus berpandai-pandai memilih mana yang tepat untuk perusahaanmu. Jika perusahaanmu bergerak di bidang alat medis, perlu dipertimbangkan dengan matang. Salah satu distributor UPS alat medis di Indonesia, Climanusa, memberikan solusi dengan produk-produk mereka yang berkualitas tinggi. Perusahaan Anda akan lebih aman saat menggunakan UPS dari Climanusa ini. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan klik di sini
Walupun bakalan kena marah sama tetangga karena terganggu dengan suara kuat yang di hasilkan dari perangkat perlu diketahui agan/sis ada beberapa perbadaan Class dari Driver Power Amplifier dan biasanya tu di pakai untuk kegiatan di luar ruangan outdoor dan di dalam ruangan indoor . Sebagai tambahan pengetahuan sebenernya Driver Power Amplifier memiliki class masing masing dari A sampai T, namun yang sering orang-orang kenal cuma antara Driver Power Amplifier A, B, H, A/B dan class D. Karena memang tipe dari class Amplifier yang lain memiliki tingkat perakitan dan disain yang cukup rumit, dan pastinya biaya dalam pembuatan nya cukup dikesempatan ini Dfixed akan mencoba membahas tentang Driver Power Amplifier yang sering orang gunakan saat ini yaitu 2 Class Amplifier yaitu A/B dan Class D Apa saja sih kelebihan dan kekurangan Power Amplifier antara Class A/B dan Class D POWER AMPLIFIER CLASS A/B Awal kita bahas dahulu apa itu Driver Class A/ B ini. Driver class A/ B merupakan perpaduan dari driver yang telah di ciptakan terlebih dahulu yaitu Class A serta Class B. Power Amplifier Class Class A diakui mempunyai mutu suara sangat detai dan juga mempunyai kekurangan lebih cepat panas sehingga kurang sesuai buat power amplifier berdaya Amplifier Class B mempunyai konfigurasi push pull, dimana yang lebih efektif serta lebih dingin daripada Class harus mengorbankan dengan adanya cacat crossover yang cukup diciptalah Power Amplifier Class A/B yang merupakan gabungan dari 2 jenis Class menjadikan Class A/B menjadi efisian, lebih dingin dan cacat crossover lebih jenis Power Amplifier Class A/B ini sangat cocok untuk di gunakan di luar ruangan karena bisa menggunakan daya yang besar, namun juga bisa menggunakan daya sedang untuk di jadikan penguat suara sekala indoor seperti contoh penggunaan Power Amplifier OCL 150Watt. POWER AMPLIFIER CLASS D Class D dari sisi desain serta metode kerja sangat berbeda dengan Class A, B. ataupun class A/ B. Secara universal Class D bekerja bersumber pada tata cara electronic switching serta bukan ialah fitur linier semacam halnya class A ataupun B. Driver Power Amplifier Class D umumnya memakai transistor, analog yang akan diperkuat dengan deretan pulsa amplitudo konstan, sehingga rangkaian secara aktif bergeser dengan cepat berbolak- balik antara kondisi konduktif serta analog yang hendak diperkuat ini dikonversi lebih dahulu jadi sederetan pulsa, Sehabis amplifikasi pulsa output bisa dikonversi kembali jadi sinyal analog dengan melewati Low Pass Filter yang terdiri dari induktor serta kapasitor. Perbedaan Driver Power Amplifier Class A/B dengan Class D Untuk perbedaan mendasar saja antara 2 Class Amplifier ini adalah Amplifier Class A/B memiliki sinyal yang langsung di kuatkan dalam bentuk sinyal aslinya, sedangkan untuk Driver Amplifier Class D sinyal analog yang dihasilkan harus di pecah-pecah dahulu lalu di kuatkan dan setalah itu sinyal akan kembali menjadi sinyal suara dan akan di tingkatkan dengan rangakain L-C pada proses akhirnya. Kelebihan Serta Kekurangan Amplifier Class A/B dan Class D Kelebihan Class D bila dibanding dengan driver analog yang lain paling utama yaitu sangat efisien, dimana supply yang disalurkan secara totalitas masuk ke beban tanpa terbuang lewat teknis di sebutkan, Class D dapat menggapai efisiensi sampai 100% sedangkan class A/ B optimal dapat 75%.Jadi pada intinya Class D lebih irit energi daripada class A/ B. Misalnya saja Power Class A/ B memerlukan arus 20 Ampere buat mendapatkan energi maksimal yang diperlukan untuk sebuah speaker 450 pada Amplifier Class D cukup menggunakan 10 Ampere saja. Dengan efisiensinya yang besar, fitur power Class D dapat didesain lebih kecil ringan dengan memakai Power supply SMPS tetapi dengan keahlian yang setara dengan power class A/B yang desain perangkatnya secara universal besar serta pasti saja biaya yang agan/sis butuhkan untuk merakit Power Class D lebih sedikit daripada harus merakit Power Amplifier Class A/ B dengan kapasitas yang sama. Kelebihan utama Class D yang lain merupakan lebih awet serta tahan lama sebab tidak menciptakan panas yang berlebihan semacam halnya Amplifier Class A/B. Kesimpulanya Untuk 2 jenis Amplifier Class A/B dan Class C itu semua tergantung kita , karena intinya sama sebuah rangkaian elektronik untuk penguat Audio, namun untuk Class A/B harus membutuhkan daya yang besar dan juga biaya yang cukup mahal dalam perakitanya, sedangan kan untuk Amplifier Class D lebih efisien dan hemat biaya dalam perakitan nya , dan Amplifier Class D bisa menghasilkan daya watt yang sama dengan Class A/B dengan menggunkan Ampere yang rendah. Namun itu semua kembali lagi ke agan/sis sekalian selera dan cocok dengan jenis Power Amplifier yang mana buat menikmati music favorit kalian ya. Thanks.
Urban slums is one of the main issues that developing countries discussed nowadays, whether to eliminate slums area or through sustainable development policies and official rental housing policies. Community Action Plan was chosen because this method can build up the capacity of community to take action according to problems. However, Community Action Plan needs a city governance because there are government, citizens, social organizations participation. Through qualitative methods and using good urban governance theories diffi culties and challenges, and CAP, the literature review in this studies tries to explain how to solve slum area problem by using Community Action Plan CAP method based on the perspective of good urban governance. The analysis results shows that the CAP can be implemented for management of slums area through the stages of preparation, social environmental mapping, and approval of the CAP and a new layout map. The implementation must confirm four domains of constrains to assess a good urban governance, such responsibility, accountability, representation, access, strength, legitimacy and effectiveness. This results in governance that is not only responsive and effective, but also resilient, reliable and balanced. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free 33COMMUNITY ACTION PLAN CAP DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH DARI PERSPEKTIF GOOD URBAN GOVERNANCESEBUAH TINJAUAN LITERATURArdila MuslimProgram Magister Ilmu Administrasi-Universitas Indonesia, Jl. Pegangsaan Timur No. 16, Jakarta Pusat, 10320, IndonesiaEmail ardilam44 Teguh KurniawanFakultas Ilmu Administrasi-Universitas Indonesia, Komplek FISIP, Kampus UI, Depok, 16424, IndonesiaEmail slums is one of the main issues that developing countries discussed nowadays, whether to eliminate slums area or through sustainable development policies and oļ¬ cial rental housing policies. Community Action Plan was chosen because this method can build up the capacity of community to take action according to problems. However, Community Action Plan needs a city governance because there are government, citizens, social organizations participation. Through qualitative methods and using good urban governance theories diļ¬ culties and challenges, and CAP, the literature review in this studies tries to explain how to solve slum area problem by using Community Action Plan CAP method based on the perspective of good urban governance. The analysis results shows that the CAP can be implemented for management of slums area through the stages of preparation, social environmental mapping, and approval of the CAP and a new layout map. The implementation must conļ¬ rm four domains of constrains to assess a good urban governance, such responsibility, accountability, representation, access, strength, legitimacy and eļ¬ ectiveness. This results in governance that is not only responsive and eļ¬ ective, but also resilient, reliable and community action plan, good urban governance, and slum areaABSTRAKKawasan kumuh kota merupakan hal yang dibahas oleh negara-negara berkembang saat ini, perihal apakah untuk menghilangkan permukiman kumuh atau melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan maupun kebijakan hunian resmi sewa. Community Action Plan dipilih karena metode ini dapat membangun kapasitas komunitas untuk melakukan tindakan sesuai dengan masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya. Akan tetapi, Community Action Plan memerlukan sebuah tata kelola kota karena terdapat 34J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 ā 50hubungan pemerintah, warga, organisasi sosial dan swasta. Melalui metode kualitatitf dan menggunakan ketegangan maupun tantangan dari teori good urban governance dan CAP, tinjauan literatur pada artikel ini mencoba menjelaskan pola penyelesaian kawasan kumuh melalui metode Community Action Plan CAP berdasarkan perspektif good urban governance. Hasil analisis bahwa Community Action Plan dapat dilakukan untuk penataan kawasan kumuh melalui tahapan persiapan, pemetaan sosial lingkungan, dan persetujuan Community Action Plan dan peta tata lokasi baru. Kemudian pelaksanaan secara keseluruhan harus mengkonļ¬ rmasi empat domain ketegangan sebagai relevansi penilaian good urban governance, yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, representasi, akses, kekuatan, legitimasi dan efektivitas. Sehingga menghasilkan tata kelola peneyelesaian kawasan kumuh yang tidak hanya responsif dan efektif, tetapi juga ketahanan, keandalan dan kunci community action plan, good urban governance, dan kawasan kumuhPENDAHULUANDalam beberapa dekade terakhir kritik dan diskusi maupun debat para ahli tentang permukiman kumuh kota, terbagi atas perihal mengurangi permukiman kumuh, pemahaman yang belum selesai tentang kebijakan pembangunan berkelanjutan dan kebijakan hunian resmi sewa sebagai bentuk dari kepemilikan hunian Simon, 2011675. Pengesahan New Urban Agenda HABITAT III di Quito, membawa visi berbeda āhak untuk kotaā bahwa permukiman manusia dan pembangunan perkotaan dilaksanakan melalui strategi kolaboratif dan partisipatif dari masyarakat UN Habitat, 2016. Ini merupakan dorongan masyarakat dunia terhadap hak atas penyelesaian kawasan kumuh sebenarnya telah dibahas dalam ābridging the green and brown agendasā oleh negara-negara berkembang dunia. Gagasan utamanya ialah inovasi āCities without slumsā, berdasarkan tren global melalui penyediaan infrastruktur layanan dasar seperti pasokan air, sanitasi, pengelolaan air limbah dan energi UN Habitat, 2009113-1119. Namun, penekanan pada perlunya keikutsertaan komunitas kumuh itu sendiri untuk menentukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan serta pengelolaan infrastruktur merupakan hal utama sebagai bentuk peningkatan permukiman dalam pencapaian green agenda and brown agenda UN Habitat, 2009127-129.Fokus utama dalam pembahasan kawasan kumuh ialah terletak pada bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengubah kawasan kumuh menjadi kawasan hunian yang layak huni. Sebagai gambaran kota metropolitan Jakarta yang banyak menyandang predikat sebagai pusat pemerintahan, ibukota negara dan daerah otonom di Indonesia, merupakan daya tarik individu untuk meningkatkan taraf hidupnya di Jakarta. Sehingga urbanisasi besar-besaran berkontribusi kepada munculnya permukiman informal di Jakarta dan berkurangnya pasokan lahan serta menjadikan nilai tanah tinggi Alzamil, 2017994. Imbasnya ialah permukiman informal yang jauh dari kata memadai. 35Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan Keterbatasan dalam mendapatkan kualitas air yang baik, sanitasi, kesehatan dan pendidikan yang masih sulit serta problem keterjangkauan kepemilikan rumah pribadi bagi kaum urban di Jakarta. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN pada bulan Mei 2019, menyatakan dari 267 kelurahan di Jakarta, tersebar sebanyak 118 kelurahan berupa permukiman kumuh. Berarti hampir 45 persen dari total wilayah jakarta adalah permukiman kumuh Salah satu langkah dalam menata daerah kumuh berbasis partisipasi ialah metode CAP. Community Action Plan CAP merupakan metode membangun kapasitas anggota masyarakat untuk melakukan aksi tindakan tepat berdasarkan masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya masyarakat UN Habitat, 20061. Pengertian lain Community Action Plan CAP ialah sebuah ajakan untuk bertindak membentuk dokumen yang berisi uraian dan dipublikasikan sebagai bentuk komitmen komunitas bersama dengan tujuan meningkatkan dan menata lingkungan TCCO, 19952. Namun, dalam pelaksanaan CAP perlu sistem tata kelola pemerintahan yang dinamakan konsep urban governance. Berbagai jaringan level perkotaan digunakan sebagai kendaraan mencapai tujuan kolektif dengan model-model inovasi pengambilan keputusan di tingkat kota. Menurut Hendriks dan Drosterij 201218 definisi urban governance dikemukakan bahwa āurban governance is the more or less institutionalized working arrangements that shape organizing capacities and countervailing powers in polycentric urban settings defined by interconnected governmental and societal actorsā. Tata kelola perkotaan ialah proses memadukan kepentingan publik dan pribadi yang ditandai dalam konteks kelembagaan, dimana para aktor dalam kelembagaan tersebut saling berhubungan dan keterkaitan. Kehadiran konsep good governance diadopsi dari UNDP bahwa pemerintah yang baik memiliki prinsip transparan, akuntabel, efektif, adil dan menegakan supremasi hukum. Kemudian konsep dari World Bank tentang pemerintah yang baik merupakan representasi dari semua kelompok dalam masyarakat perkotaan atau inklusif melalui tindakan pemerintah yang akuntabel, integritas dan transparansi untuk mengejar tujuan bersama. Kesamaan dalam prinsip-prinsip tersebut menyiratkan bahwa good urban governance mengakui kekuatan di dalam dan diluar otoritas pemerintah meliputi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Sehingga pada akhirnya keputusan yang lahir berdasar pada hubungan kompleks dari banyak aktor dengan berbagai prioritas kepentingan UN Habitat, 20006. Jon Pierre 201530 menggambarkan good urban governance sebagai tindakan penyeimbang yang kompleks antara publik dan swasta, global dan lokal, kepemimpinan dan inklusi serta politik dan manajemen. Hal yang perlu digarisbawahi ialah tindakan penyeimbang dimana dalam sistem tata kota, perlu tindakan yang mencegah politik pemberi perhatian sepihak dan tidak seimbang kepada kelompok kepentingan khusus kaitannya terhadap akuntabilitas dan legitmasi.Berbagai kajian tentang penataan kawasan kumuh telah banyak dilakukan 36J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 ā 50menggunakan analisis teori tipologi spasial, teori pola perilaku manusia, teori analisis resiko dan teori analisis rumah usaha baru. Belum nampak pada penelitian terdahulu menggunakan teori urban governance maupun CAP. Terdapat kesamaan penelitian ditulis oleh Muchlas M. Tahir 2015 dalam penggunaan teori good urban governance, tetapi penelitian tersebut hanya melihat dari sudut pandang peran pemerintah saja bukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan good urban governance secara komprehensif dari para melihat uraian di atas, tulisan ini bertujuan menggambarkan good urban governance dalam penataan kawasan kumuh dari sebuah implementasi metode Community Action Plan CAP. Tulisan diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya penyelesaian masalah kawasan kumuh sesuai dengan strategi kolaboratif dan partisipatif dari PENELITIANPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dan teori pada artikel ini dilakukan melalui tinjauan pustaka berupa literatur yang berasal dari buku, jurnal dan publikasi media daring terkait dengan topik pembahasan. Menurut Cresswell 2009, definisi studi literatur merupakan ringkasan tertulis terkait artikel pada jurnal, buku dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta infromasi. Analisis data dilakukan melalui tiga aktivitas besar menurut Gabrielian, Yang & Spice 2008, yaitu 1 mereduksi data untuk diseleksi agar terpilih data dan informasi yang relevan untuk disajikan; 2 menampilkan dan menyajikan data dan informasi; dan 3 menarik kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut penulis mengharapkan mendapatkan kerangka pemikiran dan teori yang relevan dengan pelaksanaan Community Action Plan CAP dalam penataan kawasan kumuh berdasarkan perspektif good urban DAN PEMBAHASAN Konsep Good Urban GovernanceIstilah governance populer dan dianggap sebagai jalan terbaik dalam sebuah pengaturan tata kelola pemerintahan saat ini. UNDP dalam policy document Governance for Sustainable Human Development 1997, mendefinisikan governance ialah āgovernance as the exercise of economic, political and administrative authority to manage a countryās affairs at all levels. It comprises the mechanism, processes and institutions through which citizens and group articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differencesā. Definisi tersebut berarti terdapat suatu mekanisme dalam bentuk mediasi bersama yang mengakomodir perbedaan dari berbagai stakeholders yang terdiri dari pemerintah, warga negara dan kelompok kepentingan dalam menggunakan hak-hak hukum mereka. Menurut Torfing, dkk. 20129 governance ialah āAs such, governance is associated with enhanced interaction between public policymakers and relevant stakeholders, competent and knowledge- 37Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan based decision-making, innovative policy solutions, flexible and coordinated policy implementation, and democratic ideals about inclusion, empowerment, and ownershipā. Ini menggambarkan bentuk baru pengambilan keputusan bersama berdasarkan interaksi jaringan yang kompleks dari para aktor yang saling ketergantungan baik publik, swasta, sukarela maupun sektor komunitas. Kompleksitas disini diartikan sebagai sebaran pengetahuan dan sumber daya yang bersumber dari banyaknya pelaku atau aktor yang terlibat. Kooiman 19934 mengemukakan pernyataannya bahwa āno single actor, public or private, has all knowledge and information required to solve complex, dynamic and diversified problems; no actor has sufficient overview to make the application of needed instruments effective; no single actor has sufficient action potential to dominate uni-laterally in a particular governing modelā. Pada intinya bentuk government yang lama, tidak dibangun untuk menyelesaikan isu-isu lintas sektoral yang beragam, sehingga pergeseran yang terjadi ke bentuk governance membentuk kelembagaan yang dicontohkan dengan adanya berbagai aktor pelaku yang merupakan bagian dari sistem, kekuatan, tanggung jawab, sumber daya, struktur dan proses internal serta hubungan satu sama governance dalam kampanye global UN HABITAT tahun 1999, bertujuan mencapai pembangunan permukiman manusia yang berkelanjutan. Urban governance dicirikan melalui prinsip-prinsip keberlanjutan, subsidiaritas, kesetaraan, keadilan, efisiensi, transpa-ransi, pertanggungjawaban, keterlibatan sipil, kewarganegaraan, dan keamanan yang saling bergantung serta saling menguatkan satu sama lain UN Habitat, 2002. Fokus dalam sebuah tata kelola adalah kapasitas dari para pemangku kepentingan yang terlibat. Sebab secara tidak langsung pencapaian hasil yang diharapkan berasal dari dialog dan negosiasi para aktor serta arahan strategi yang kuat dan kepemimpinan dalam suatu dkk 2015205 mendefinisikan tata kelola pemerintahan kota yang baik sebagai pengaturan kerja yang dilembagakan kemudian membentuk kapasitas organisasi dan kekuatan penyeimbang dalam sebuah pengaturan kota yang polisentris serta ditentukan oleh aktor pemerintah dan masyarakat yang saling dengan kekuatan penyeim-bang tersebut, Jon Pierre 201535-42 menjelaskan good urban governance sebagai tindakan penyeimbang. Kota perlu menyeimbangkan beberapa hal dalam penanganan konflik untuk sebuah kualitas tujuan tata kelola kota, seperti 1 menyeimbangkan aktor publik dan swasta; 2 menyeimbangkan visi global dan lokal; 3 menyeimbangkan demokrasi, pembangunan ekonomi; 4 menyeimbangkan inklusi dan kepemimpinan; 5 menyeimbangkan perencanaan dan pengembangan spontan; dan 6 menyeimbangkan politik dan manajemen. Tindakan penyeimbang ini perlu disadari oleh kota karena kelemahan melibatkan aktor sosial dan swasta dalam tata kelola pemerintahan publik ialah mereka yang akan mengejar kepentingan khusus mereka terlebih dahulu, yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan 38J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 ā 50kolektif. Sehingga dalam sebuah tata kelola kota yang baik diperlukan akuntabilitas dan power. Good Urban Governance pada level perkotaan karena sebagai bentuk alat atau sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Selain itu kota juga menawarkan peluang besar dalam setiap jengkal wilayahnya, kota juga sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan dalam penyediaan pekerjaan, perumahan dan layanan serta pusat produktivitas dan pengembangan sosial Taylor, 2000198. Seperti dalam kasus negara Polandia dalam praktik konsultasi publik, dimana indikator dari good urban governance belum sepenuhnya terpenuhi. Tingkat keterlibatan yang masih rendah diantara beberapa warga dalam proses perencanaan merupakan hasil dari rendahnya pendidikan dan informasi. Namun, gerakan perkotaan yang terjadi telah memunculkan kontribusi dalam perkembangan keterlibatan dan kesadaran masyarakat, serta menarik perhatian publik untuk berbagai hal penting Badach dan Dymnicka, 20177. Stone 201544-46 memandang perlunya peningkatan tata kelola kota oleh dan dalam masyarakat sipil itu sendiri. Tujuan awal dari sebuah tata kelola kota, untuk memperkuat kontribusi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Pertama, masyarakat harus diakui pengetahuan atau kompetensi lokal selain keahlian profesional atau teknis. Kedua, warga perlu dilibatkan secara aktif. Ketiga, masyarakat harus diorganisir secara otonom sedemikian rupa sehingga mereka dapat menciptakan kekuatan penyeimbang. Gagasan ini menjadikan sebuah ketegangan atau tantangan dalam tata kelola kota yaitu keterwakilan dan akses. Studi kasus di Amerika, tepatnya di kota Seattle dan Hampton. Pemerintah kota Seattle dalam tata kelola pemerintahannya membentuk sebuah unit khusus pada birokrasi lokal sebagai mitra untuk menangani masalah lingkungan. Sementara di kota Hampton, beberapa inisiatif diambil dengan melibatkan masyarakat sipil dalam menganalisis masalah lokal dan pencarian solusi. Dari kedua kasus kota tersebut menunjukan bahwa bukan hal yang tidak mungkin dalam sebuah pengaturan aktivitas warga negara dapat masuk kedalam proses pemerintahan dan mempromosikan keterlibatan warga negara Stone, 201554-58. Stone berpendapat bahwa cara ini menjadi beberapa langkah upaya paling menjanjikan kedepan untuk meningkatkan sebuah tata kelola kota. Berikutnya pembentukan sistem Dewan Lingkungan Kota Los Angeles yang menuai keberhasilan dalam partisipasi masyarakat Musso, 201583-86. Dewan lingkungan ini merupakan jaringan pemerintahan yang berfungsi sebagai perantara masyarakat dengan berbagai konfigurasi internal pemerintah maupun pemangku kepentingan kota. Hasilnya kota Los Angeles secara komprhensif berhasil melahirkan kebijakan yang rasional dan tepat sasaran menumbuhkan penilaian terhadap output yang baik bagi masyarakat. Walaupun masih ditemukan kelemahan seperti dewan yang hampir tidak mengundang atau memotivasi warga untuk mengetahui perannya sebagai pemangku kepentingan dalam berpartisipasi. Sehingga terkesan pengambilan keputusan hanya parsial 39Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan kepada kelompok-kelompok yang memiliki akses dan tata kelola pemerintahan kota yang baik banyak disajikan dalam bentuk pola-pola kolaboratif dan partisipatif oleh pemerintah ataupun diawali dari organisasi masyarakat sipil maupun warga. Di era pemerintahan saat ini manifestasi ketidakpuasan masyarakat banyak muncul karena kuatnya posisi pemerintah dibanding publik dalam keputusan kebijakan. Dari konsep yang dijelaskan oleh beberapa ahli, definisi operasionalisasi good urban governance merujuk kepada dimensi antara lain partisipasi, penyeimbang, akuntabilitas, legitimasi, power, akses, efektivitas dan konsensus. Sehingga penulis memilih fokus pada metode Community Action Plan CAP yang dalam praktiknya dapat memobilisasi masyarakat dan menetapkan rencana aksi komunitas untuk menyelesaikan serta menata kembali kawasan kumuh dilihat dari perspektif good urban Action Plan CAPDefinisi umum Community Action Program CAP oleh Levitan 1969 64, ialah āThe term community action programā means a programā 1 which mobilizes and utilizes resources, public or private, or any ā¦ geographical area ā¦ in an attack on poverty; 2 which provides services, assutance, and other activities ā¦ to give promise of progress toward elimination of poverty or a cause or causes of poverty; 3 which developed, conducted, and administered with the maximum feasible participation of residents of the areas and members of the groups served; and 4 which is conducted, administered, or coordinated by a public or private nonprofit agency other than a political party, or a combination thereofā. Definisi tersebut berarti bahwa CAP memiliki cara bagaimana menggerakkan sumber daya, baik itu publik maupun privat untuk berpartisipasi dalam satu wilayah yang sama dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama. Selanjutnya rencana tindak komunitas ini dikembangkan, dilaksanakan, diadministrasikan dan diimplementasikan bersama para stakeholder. Semuanya dikelola dan dikoordinasikan oleh sebuah lembaga publik atau swasta maupun kombinasi dari lain dari Community Action Plan CAP adalah ajakan dalam membentuk rencana untuk sebuah tindakan komunitas. Sebagai sebuah dokumen, CAP menghasilkan sebuah dokumen yang menguraikan dan mempublikasikan sebuah komitmen warga masyarakat untuk meningkatkan lingkungan. Sebagai suatu proses, CAP adalah forum untuk menciptakan jaringan komunitas, dengan tujuan mendorong tindakan efektif, baik dengan membuat perubahan pada hidup mereka sendiri atau dengan berpartisipasi dalam proyek komunitas TCCO, 19952-3Dalam buku pegangan SEAGA-Socio-Economic and Gender Analysis Programme menjelaskan bagaimana mendukung perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif di masyarakat melalui suatu mekanisme identifikasi pengembangan utama, memahami strategi mata pencaharian orang yang berbeda dan membangun konsensus tentang prioritas 40J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 ā 50pembangunan dan rencana aksi FAO, 20011. Lebih lanjut dijelaskan bahwa CAP merupakan metode yang akan membantu orang mengambil langkah-langkah realistis dan konkret untuk sebuah rencana pembangunan partisipatif melalui keterlibatan semua orang dalam memikirkan terkait sumber daya serta tujuan yang akan dicapai bersama FAO, 2001113.Selanjutnya menurut ACPHD 200486, Community Action Plan adalah suatu road map untuk menciptakan perubahan komunitas dengan menentukan apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya dan bagaimana melakukannya. Dengan kata lain, rencana tindakan komunitas digambarkan sebagai apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan selama jangka waktu tertentu, melibatkan beberapa sumber daya seperti finansial, orang dan materi yang diperlukan untuk menjadi sukses. Sehingga CAP dapat menjadi kerangka kerja untuk melaksanakan program atau kegiatan yang diputuskan oleh masyarakat itu sendiri. Fokusnya ialah proses pemahaman dalam mengatasi masalah sebagai upaya membangun kembali kehidupan masyarakat ter dampak daripada hanya program pembangunan fisik Habitat 20061-4, juga memberikan definisi rencana aksi komunitas dan tahapan standar yang berlaku umum. CAP ialah sebagai metode untuk membangun dan mengembangkan kapasitas anggota masyarakat dalam mengambil tindakan yang benar sesuai dengan masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya masyarakat. CAP berproses bukan hanya pembangunan fisik seperti pembangunan rumah, penyediaan fasilitas air bersih dan mandi cuci kakus. Tetapi dalam praktik pelaksanaannya, kegiatan CAP dirumuskan melalui tahapan standar yang berlaku umum, sebagai berikut 1 Pendahuluan dan sosialisasi; 2 Pemetaan sosial dan lingkungan; 3 Identifikasi masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya; 4 Penentuan Prioritas dalam masalah dan kebutuhan; 5 Merumuskan strategi yang dipilih; 6 Merumuskan tindakan yang dipilih; 7 Merumuskan rencana implementasi; 8 Merumuskan rencana pemantauan dan Evaluasi; dan 9 Implementasi, pemantauan dan evaluasi. Tetapi apabila dalam praktik pelaksanaan terdapat hal-hal yang spesifik dan sesuai sifat kebutuhan yang diinginkan, komunitas dapat menambahkan keunikan lain pada tahapan tersebut..Community Action Plan CAP sendiri memiliki kelebihan dan kelemahan dalam mengaplikasikannya 2010. Adapun kelebihan CAP disebutkan antara lain, ialah 1 menumbuhkan partisipasi kuat dari masyarakat; 2 solusi untuk masalah datang dari komunitas itu sendiri dan mereka yang mempertimbangkan kebutuhan dan prioritasnya; 3 menjamin kelompok relevan yang terlibat dapat berpartisipasi seperti kaum perempuan dan kelompok lain yang sering terlupakan; dan 4 menjamin penerimaan dan dukungan solusi oleh komunitas lokal. Untuk kelemahan dari CAP, antara lain ialah 1 dibutuhkan waktu yang cukup lama dan sumber daya dalam mengintegrasikan seluruh stakeholders dalam prosesnya; 2 keputusan yang dihasilkan akan membutuhkan waktu yang lama karena semua anggota masyarakat memiliki kepentingan beragam; 3 CAP tidak 41Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan berkembang tanpa adanya motivasi dan dorongan kuat dari anggota masyarakat metode Community Action Plan CAP tersebut menggambarkan awal upaya ini diimplementasikan di Amerika Serikat pada periode tahun 1964-1969. Dikatakan CAP sebuah retorika, sebab CAP tidak disertai dengan desain praktis untuk implementasinya. Permasalahan muncul bermula dari pencarian siapa yang mengelola program ini, apakah pejabat federal, pemerintah lokal atau dibuatkan sendiri badan pengatur aksi masyarakat, atau masyarakat yang bekerja melakukan pengaturan mereka sendiri. Kemudian diperparah dengan kegagalan awal dalam menentukan kriteria untuk mewakili orang miskin, bagaimana mempengaruhi orang miskin tersebut ikut berpartisipasi dan dapat menghargai keberagaman Levitan, 196965-69. Ini disebabkan gagasan yang samar tentang fungsi CAP secara keseluruhan yang hanya meyakinkan bahwa perencanaan bersama dari tingkat bawah masyarakat sendiri diperlukan untuk memerangi kemiskinan. Evaluasi positifnya, CAP dinilai sebagai program inovatif yang memberi orang miskin peran sosial dan politik pertama untuk mereka. Namun, federasi pada saat itu harus mencari kembali langkah lain untuk merevisi metode pemberian bantuan kepada orang miskin Levitan, 1969 74-75.Seiring berkembangnya waktu, CAP praktis digunakan dalam berbagai bentuk, diantaranya seperti Healthy Community Plans, Remedial Action Plans, Green Community Plan, Solid Waste Management Plans and the Municipal Official plan TCCO, 19952. The Conservation Council of Ontario TCCO sendiri melakukan kampanye penggunaan CAP dalam rangka mengimplementasikan untuk memfasilitasi warga Kanada yang berkeinginan kuat meningkatkan kualitas lingkungan. Sehingga berdampak pada gerakan lingkungan warga Kanada yang jauh mengalami perubahan, mereka tidak lagi berjuang untuk membuat orang sadar akan masalah hujan asam, penipisan ozon, pemanasan global, penggundulan hutan, bahan kimia beracun, limbah padat dan hilangnya area alami. Tetapi warga Kanada telah mengalami transisi kepada wawasan masyarakat dengan kepedulian terhadap lingkungan yang sangat tinggi. Metode yang sama dilakukan pada komunitas pedesaan bagian selatan di Nigeria, dimana telah berhasil memfasilitasi pemberdayaan komunitas masyarakat pedesaan untuk merencanakan dan mengambil tindakan guna mencegah kematian ibu Esienumoh, dkk., 2018e1600. Desain penelitian yang digunakan ialah melalui metode Participatory Action Research PAR. PAR bekerja dalam koridor bahwa mereka yang terkena masalah harus berpartisipasi dalam proses penyelidikan yang ketat untuk mengembangkan dan membuat rencana aksi sebagai upaya memperbaiki situasi mereka Stringer dalam Esienumoh, dkk. 2018e1602. Penting yang perlu digarisbawahi bahwa PAR menjadikan masyarakat lebih berdaya, yang dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial mereka, menantang sikap sebelumnya dan dapat memfasilitasi perubahan. Proses PAR digambarkan sebagai langkah-langkah secara sederhana yang terdiri dari fase 42J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 ā 50identifikasi masalah atau pencarian fakta, perencanaan, tindakan aksi dan evaluasi. Pengalaman lain ialah program yang diinisiasi oleh The Community Organizations Development Institute CODI, menyebutkan bahwa tahun 2009 di kota Metropolitan seperti Bangkok dan sekitarnya terdapat komunitas miskin kota, dengan jumlah keluarga membutuhkan perumahan yang aman CODI. Or, 2019. CODI menawarkan program yang dinamakan Baan Mankong, pelaksanaannya ialah melalui pemberian pinjaman untuk pengembangan masyarakat yang diberikan kepada kelompok masyarakat tidak pernah kepada individu, karena dengan cara tersebut akan menjadi alat untuk membangun sebuah kelompok masyarakat dan memperkuat organisasi Boonyabancha dan Kerr, 201834. Pada prinsipnya program ini menjadikan masyarakat atau kelompok sebagai subjek dalam sebuah sistem yang dinamakan ācommunity-managed finance systemā. Ini menunjukan Thailand telah melaksanakan strategi kolaboratif dan partisipatif dari masyarakat dalam membangun kota dan permukiman inklusif. Program Baan Mankong berhasil menyediakan tanah yang aman dan perumahan permanen lebih dari keluarga pada komunitas miskin perkotaan CODI. Or, 2019. CAP juga digunakan dalam pembangunan kembali Provinsi Aceh dan Kabupaten Nias pasca bencana gempa bumi dan tsunami. Dalam mengaplikasikannya, mengingat situasi dan kondisi Aceh-Nias dianggap tidak normal, maka sulit mendorong warga berpartisipasi ataupun memilih orang untuk mewakili komunitas masyarakatnya dalam perencanaan CAP UN Habitat, 2006 2-3. Namun, hasil penelitian mendapatkan bahwa pembangunan berbasiskan partisipasi masyarakat dengan metode CAP melalui Aceh-Nias Settlements Support Program ANSSP UN HABITAT telah membuktikan hasil yang baik Modifa, dkk, 2018104. Respon masyarakat merasakan memiliki kehidupan kembali dan dapat berperan aktif dalam setiap prosesnya sehingga tujuan penting dalam proses pembangunan partisipatif tercapai. Pada dasarnya metode CAP lebih kepada proses memahami dan mengatasi sebuah permasalahan bersama untuk dapat membangun kembali kehidupan masyarakat di wilayah ter dampak. Aktor dalam pelaksanaan CAP tidak ditentukan dari luar komunitas tetapi berasal dari kelompok komunitas warga ter dampak dari suatu bencana korban. Sebab penekanan bukan hanya pembangunan fisik yang diharapkan dari prosesnya, seperti contoh pemerintah membangun kembali permukiman, penyediaan fasilitas umum dan sosial, penyediaan air bersih serta tempat pembuangan sampah atau limbah. Tetapi pada gilirannya aktor dan komunitas ini merupakan bagian dari jaringan yang perlu didukung melalui sebuah program kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah maupun organisasi sosial sebagai bentuk dorongan memperbaiki masalah sosial yang Action Plan CAP dalam Penataan Kawasan KumuhCommunity Action Plan CAP telah menjadi salah satu metode dalam pembangunan partisipatif. Perencanaan 43Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan tindak komunitas juga dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, termasuk dapat digunakan pada program penataan kawasan kumuh untuk pembangunan permukiman yang layak huni. Buku panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan PLP2K-BK, menjelaskan bahwa rencana tindak komunitas atau Community Action Plan CAP merupakan tindakan masyarakat secara mandiri untuk merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas permukiman mereka Kementerian Perumahan Rakyat, 201110.Elemen kunci dari pelaksanaan CAP dalam penataan kawasan kumuh adalah workshop berbasis komunitas yang aktif dan intens, dilaksanakan selama dua hingga lima hari tergantung dengan tujuan workshop tersebut. Massachusetts Institute of Technology/MIT 2001, menjelaskan dalam pelaksanaan workshop CAP minimal membutuhkan persiapan, bahan dan pelatihan. Hal terpenting lainnya ialah komunitas harus termotivasi dan moderator/fasilitator memiliki kepercayaan diri, dapat memimpin dalam memastikan kepada peserta bahwa proses identifikasi masalah, penentuan lokasi dipilih, dan beberapa bahan berhasil dikumpulkan serta menghasilkan draft keputusan CAP yang dipublikasikan dengan praktik di lapangan, pelaksanaan CAP terbagi atas tiga bagian tahapan besar berdasarkan UN Habitat 20064-31, antara lain1. Tahap persiapan Prepatory phase, menjelaskan apa yang harus dilakukan selama tahapan awal penataan kawasan kumuh yang terdiri dari sosialisasi dan pengenalan awal, kontrak sosial dan pengembangan kelembagaan. Praktiknya dalam sosialisasi dan pengenalan awal, ialah dimulai dari tingkat kecamatan, kemudian kelurahan, RW, RT dan warga. Ini dapat dilakukan dalam pertemuan formal yang dihadiri oleh pihak-pihak yang relevan dari semua tingkatan masyarakat atau juga dalam pertemuan informal seperti dalam kelompok majlis taālim, setelah sholat berjamaah, atau bahkan duduk dan berbincang di warung kopi atau tempat-tempat dimana warga senang berkumpul. Berikutnya kontrak sosial, khususnya dalam implementasi penataan kawasan kumuh dimana kontrak sosial dapat menjadi kepada bentuk yang lebih formal dan hampir bersifat kontrak kerja, karena dimungkinkan adanya MoU atau kesepakatan antara warga negara dengan badan pengelola penyandang dana atau bentuk kesepakatan antara warga itu sendiri. Pengembangan kelembagaan, ini terkait dengan perlu atau tidaknya dibentuk lembaga baru khusus menangani CAP atau menggunakan lembaga yang sudah ada di masyarakat. Intinya ialah untuk memperkuat keberadaan dan pengembangan kapasitas misalnya seperti pembentukan Tim Kerja Penataan Kawasan Pemetaan sosial dan lingkungan Social and Environmental Mapping, berisi kegiatan awal dalam merumuskan rencana aksi masyarakat dan terdiri dari mengidentiļ¬ kasi masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya; memprioritaskan masalah, kebutuhan 44J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 ā 50dan sumber daya; memveriļ¬ kasi penerima manfaat; memveriļ¬ kasi dan mengukur tanah masyarakat, dan membuat rencana lokasi tata letak permukiman baru. Dalam praktiknya identiļ¬ kasi masalah, kebutuhan dan potensi sumber dayaĀø fasilitator harus mendorong dan membantu orang-orang dalam mengidentiļ¬ kasi masalah khusus mereka karena ini akan memperkuat komitmen dan menarik perhatian komunitas kawasan kumuh. Ini dilakukan pada saat workshop resmi merencanakan CAP dengan para stakeholder yang telah mengikuti ajakan atau sosialisasi awal. Prioritaskan masalah, kebutuhan dan sumber daya, Tim Kerja Penataan Kawasan Kumuh membuat skor untuk kriteria masalah dan bobot masalah, kemudian tentukan skornya berdasarkan kesepakatan peserta bukan pendapat individu dan catat seluruh proses diskusi, pendapat, pertimbangan dan keputusan yang dibuat bersama peserta. Memveriļ¬ kasi penerimaan manfaat, fasilitator, Tim Kerja Penataan Kawasan Kumuh, beserta aktor yang terlibat dari awal menentukan siapa saja yang berhak menerima manfaat dari kesepakatan CAP. Warga masyarakat yang merupakan pemilik tanah dan bangunan, yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan, atau termasuk juga warga penyewa rumah maupun warga pendatang tetapi tidak memiliki tempat tinggal. Semua ditentukan dan disepakati bersama. Memveriļ¬ kasi dan mengukur tanah masyarakat, tahapan ini fasilitator harus memiliki basis data bahwa pemilik tanah atau ahli waris dan/atau tidak ada, seorang saksi yang berani menyatakan bahwa lokasi tanah tersebut memang milik salah seorang warga, sehingga dapat dilakukan pengukuran pada setiap bidang tanahnya. Hal-hal yang terjadi apabila terdapat tanah-tanah yang berkonļ¬ ik, wajib diselesaikan melalui badan negara yang mengurusi masalah pertanahan dan pengadilan. Membuat rencana lokasi tata letak permukiman baru, masukan hasil pengukuran tanah warga yang telah clear and clean kedalam rencana tindak komunitas, gambarkan tata lokasi permukiman baru lengkap dengan jumlah hunian per jumlah kepala keluarga pada area tersebut beserta kelengkapan infrastruktur jalan, sanitasi, pembuangan limbah sampah, pemanfaatan air bersih dan fasilitas umum maupun sosial apabila Persetujuan CAP dan peta tata lokasi baru Approval of CAP and New Layout Map, menjelaskan tahapan dalam mendapatkan persetujuan dan pengesahan terhadap rencana aksi masyarakat yang terdiri dari persetujuan sosial dari CAP dan peta tata lokasi baru serta administrasi pengesahan CAP. Persetujuan sosial CAP dan peta tata lokasi baru, ini merupakan tahapan terakhir dalam serangkaian CAP yaitu mendapatkan persetujuan dan pengesahan rencana tindak komunitas untuk penataan kawasan kumuh oleh seluruh tingkatan masyarakat. Draft peta kawasan kumuh yang baru, hasil dari workshop CAP dan draft CAP 45Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan dipresentasikan serta dilakukan uji publik bersama seluruh peserta dan warga yang telah terveriļ¬ kasi untuk menempati permukiman baru yang telah ditentukan. Ini dilakukan agar warga menjadi sadar atas rencana tindak komuniitas dan peta tata lokasi permukiman baru sehingga mereka merasa termotivasi untuk berpartisipasi dalam implementasi rencana 199515-16 menambahkan dalam pelaksanaan CAP perlu tugas koordinasi yang tak kalah penting dilakukan yaitu review, merupakan upaya mengevaluasi keberhasilan dari CAP, peluang menemukan mitra baru, merekomendasikan kegiatan tambahan dan dapat mempromosikan pengelolaan kegiatan CAP dalam hal ini untuk penataan kawasan kumuh. Kemudian resources, karena tidak ada satu program apapun yang dapat menjawab semua masalah ini tanpa dukungan teknis seperti keuangan untuk mengatur rencana aksi komunitas ataupun sebagai upaya membuka peluang untuk berkolaborasi antar komunitas lain dan mendapatkan dana tambahan lain yang perlu menjadi perhatian dalam CAP untuk penataan kumuh ialah pengalaman ketegangaan dan kesulitan seperti pada proses pelaksanaan CAP lainnya. Kesulitan fasilitator dalam menentukan kriteria orang miskin, kemudian bagaimana upaya mempengaruhi orang miskin tersebut ikut berpartisipasi dan masalah menghargai keberagaman Levitan, 1969 69. Selain itu sulitnya menentukan area yang akan dilakukan pembangunan kembali menjadi permukiman yang layak huni dan problem kapasitas aktor atau anggota masyarakat yang akan terlibat. Kemudian penamaan kegiatan workshop yang harus dibedakan, karena istilah workshop CAP memiliki kesamaan pola kerja dengan kegiatan rutin yang sejenis oleh pemerintah daerah seperti musrenbang, rembug RW, rembug desa maupun istilah di Aceh duek pakat UN Habitat, 20063. Ini menjadi tanggung jawab seorang fasilitator dan Tim Kerja Penataan Kawasan Kumuh untuk mencatat pengalaman kesulitan dalam proses pelaksanaan CAPTahapan dari pelaksanaan metode CAP dalam penataan kawasan kumuh ini tentunya terdapat sebuah tata kelola di dalamnya. Ini menyangkut hubungan antara pemerintah, warga, organisasi sipil masyarakat, akademisi dan swasta. Karena terdapat sejumlah atribut dari implementasi dan proses pengambilan keputusan yang mengkonfirmasi urgensi penilaian tata kelola pemerintahan yang baik atau buruk. Atribut-atribut tersebut dapat meliputi partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan, inklusifitas, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas World Bank, 1991. Sehingga perlu adanya pendekatan normatif terhadap good governance, termasuk tata kelola pemerintahan pada level perkotaan memunculkan ketegangan dan tantangan pada empat domain penting dalam menilai good urban governance Van den Dool, dkk. 201518. Hal ini yang akan sangat beririsan dengan pelaksanaan CAP dalam penataan kawasan kumuh, antara lain1. Tanggung jawab dan akuntabilitas Van den Dool, dkk. 2015217-218 menjelaskan karena banyak 46J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 ā 50aktor yang terlibat dalam sistem pelaksanaan CAP, maka menimbulkan sifat luas banyaknya keputusan yang muncul. Sehingga tanggung jawab yang dilaksanakan oleh stakeholders yang terlibat pasti menyempit dan pengambilan keputusan akan berada di luar jangkauan proses demokrasi sejati. Kendalanya adalah mengenali kompleksitas akuntabilitas dan memastikan bahwa mekanisme dilaksanakan memiliki input demokratis yang seimbang. Kemudian pertanyaannya adalah apakah mereka harus mempertanggungjawabkan kepada anggota jaringan atau kepada pimpinan kelompok masing-masing dan bagaimana semua ini tertanam dalam proses Representasi keterwakilan Untuk menghadapi keberadaan berbagai dimensi representasi yang bersaing dalam pelaksanaan CAP, maka setiap kepentingan perlu diwakili oleh pemangku kepentingan dari kelompok yang berbeda-beda Van den Dool, 2015218. Ketegangan dan tantangannya ialah kepentingan apa yang harus diwakili oleh para pemangku kepentingan. Fasilitator dan Tim Kerja Penataan Kawasan Kumuh harus dapat menangani kepentingan yang bertentangan tersebut. Terakhir para peserta workshop CAP merupakan perwakilan yang sah dari kelompok atau Akses dan kekuatan Pengaturan tata kelola terkadang bias kepada kepentingan kelompok yang memiliki kapasitas lebih untuk mengambil bagian, kemudian menghalangi kepentingan lain dan bentuk keterlibatan tertentu. Perlunya pengaturan jaringan dalam berkolaborasi dengan beberapa aktor yang ditandai oleh sumber daya yang berbeda, bidang keahlian, budaya dan minat. Sehingga dalam mencapai tujuan, otoritas lebih bergantung pada tindakan yang mendorong keputusan berdasarkan konteks yang akan dicapai daripada mengeluarkan perintah. Kendala yang muncul ialah terkait distribusi kekuasaan dan pengaruh antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam proses dialog dan negoisasi Van den Dool, 2015218. 4. Legitimasi dan efektivitas Legitimasi tergantung pada mekanisme dalam menerjemahkan apa yang menjadi kehendak komunitas masyarakat dalam pengambilan keputusan. Legitimasi dapat digambarkan dalam bentuk partisipasi warga, dalam artian terdapat peluang nyata bagi warga secara sah mempengaruhi pengambilan keputusan draft CAP, bahkan jika hasil tidak sesuai dengan kepentingan aktor, keadilan dan kesesuaian keputusan, akses yang sama dalam pengambilan keputusan serta kepatuhan terhadap norma dan aturan. Sedangkan keefektivan tergantung pada hasil keputusan yang dapat memenuhi tuntutan warga negara, kapasitas pemecahan masalah, dan kemampuan untuk memprioritaskan dalam mencapai tujuan serta tindakan yang dapat mewujudkan hasil yang optimal. Tantangannya adalah 47Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan menciptakan kondisi sedemikan sehingga legitimasi dan efektivitas saling memperkuat Van den Dool, 2015219.Perhatian utama sehubungan dengan tata kota yang baik dalam pelaksanaan CAP ialah bagaimana fasilitator dapat melibatkan orang dalam tata kota yang kompleks, sementara banyak warga yang mungkin tidak terlalu tertarik untuk terlibat dalam proses CAP. Sehingga Jon Pierre 201535 memberi tahu kita bahwa tata kelola pemerintahan kota yang baik bukan masalah mematuhi kriteria tetapi tindakan penyeimbang dari beberapa hal dalam penanganan konflik untuk sebuah kualitas tujuan tata kelola kota. Perhatian lain yang harus diamati bahwa tata kelola kota yang baik adalah proses pembelajaran dan komunikasi yang berkelanjutan saling membutuhkan waktu, fleksibilitas dan niat baik Franzke dan Roeder, 2015103. Dikatakan sebagai proses pembelajaran karena nilai tata kelola pemerintahan kota yang baik dapat berfungsi sebagai kerangka kerja kepekaan untuk mendeteksi ketidakseimbnagan dan merefleksikan kemungkinan apa yang terjadi kedepan. Terakhir tata kelola adalah hubungan interkasi antara masyarakat sipil, bisnis dan pemerintah. Michels dan Montfort 2015 mengungkapkan kekhawatiran tentang sektor swasta yang terlalu dominan dengan mengorbankan masyarakat sipil dalam pemerintahan kota modern atau sebaliknya. Sehingga bentuk interkasi yang dimaksud ialah bentuk yang lebih setara, intensif, reflektif dan saling belajar antara ketiganya yang sangata dibutuhkan, tetapi memang tidak mudah untuk dibangun dalam sebuah tata kelola kota. Van den Dool 2015220-223 menyimpulkan bahwa refleksi tata kelola perkotaan yang baik bukan karena dominasi pemenuhan nilai kriteria tata kelola itu sendiri, tetapi bagaimana tata kelola pemerintahan kota berperan sebagai tiga hal, yaitu 1 tata pemerintahan kota yang baik sebagai tindakan penyeimbang; 2 tata pemerintahan kota yang baik sebagai pembelajaran berkelanjutan; dan 3 tata pemerintahan kota yang baik sebagai interkasi antara masyarakat sipil, bisnis dan pemerintah. Kemudian hasil akhirnya, dari pemenuhan nilai tata kelola kota yang baik jika beroperasi secara adil dalam artian tepat prosedural akan bereaksi secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menghasilkan produk kebijakan yang efektif dan efesien dan apabila diatur dalam suatu aturan kelembagaan akan mengekspresikan ketahanan demokratis dan nilai uraian artikel ini, pada dasarnya CAP merupakan sebuah proses memahami dan mengatasi sebuah masalah secara bersama untuk membangun kembali kehidupan masyarakat di wilayah ter dampak. Dalam proses penyelesaian masalah hingga solusinya, metode ini beroperasi dari tingkatan masyarakat bawah bottom-up, dari kelompok komunitas warga ter dampak itu sendiri dan berbagai aktor yang terlibat. Namun, pada gilirannya para aktor yang terlibat dalam metode CAP ini adalah bagian dari kerangka kerja yang perlu dukungan melalui program kegiatan pemerintah, sebagai bentuk perbaikan masalah sosial yang terjadi. Dibutuhkan sebuah tata 48J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 ā 50kelola pemerintahan kota yang baik good urban governance yang disajikan dalam pola-pola kolaboratif dan partisipatif oleh pemerintah maupun yang diawali oleh organisasi masyarakat sipil dan warga. Mengingat saat ini ketidakpuasan masyarakat banyak muncul karena kuatnya posisi pemerintah dibanding kekuatan publik. CAP dalam penataan kawasan kumuh, ketika pelaksanaannya berhasil mengkonfirmasi empat domain ketegangan dan tantangan penilaian good urban governance maka yang terjadi ialah tindakan penyeimbang dari berbagai hal penanganan masalah sosial yang menjadi sebuah tujuan dari kualitas tata kelola pemerintahan kota. Sehingga ke depan akan menghasilkan tata kelola yang tidak hanya responsif dan efektivitas, tetapi juga tiga nilai inti turunan dari tata kelola kota yang baik yaitu ketahanan, keandalan dan PUSTAKAACPHD. 2004. A Handbook for participatory community assessments experiences from Alameda County. Oakland ACPHD. Alzamil, W. 2017. The Urban Features of Informal Settlements in Jakarta, Indonesia. Data in Brief, 15, page J. & Dymnicka, M. 2017. Concept of Good Urban Governanceā and Its Application in Sustainable Urban Planning. IOP Conf. Series Materials Science and Engineering, 245, S. & Kerr, T. 2018. Making people the subject community-managed ļ¬ nance systems in Five Asian countries. Environment & Urbanization, Vol. 30 1, 15-34. 2019. Baan Mankong Thailandās national, people-driven, collective housing program. A Publication of the Community Organizations Development Institute. Thailand J. W. 2009. Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 3rd edition. USA Sage L. V. D., Hendriks, F., Gianoli, A., & Schaap, L. 2015. Good Urban Governance Challenges and Values. Urban and Regional Research International, Vol. 15, 2015. The Continuing Quest for Good Urban Governance Concluding Reļ¬ ections. Urban and Regional Research International, Vol. 15, 205-223. DOI E. E., Allotey, J., & Waterman, H. 2018. Empowering members of a rural southern community in Nigeria to plan to take action to prevent maternal mortality A participatory action research project. Journal of Clinical Nursing, Vol. 27, e1600-e1611. FAO. 2001. Field Level Handbook SEAGA Socio-Economic and Gender Analysis Programme. Rom FAO. Franzke, J., & Roeder, E. 2015. Participatory Budgeting in Berlin-Lichtenberg An Example of Goor Urban Governance?. Urban and Regional Research International, Vol. 15, V., Yang, K., & Spice, S. 2008. Qualitative research methods. Miller, Gerald J., & Yang, K., Editor Eds. 49Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan Handbook of Research Methods in Public Administration 2nd ed.,141-168. New York CRC F., & Drosterij, G. 2012. The Desire for Good Governance in The City. The Hague Boom-Lemma Negara Perumahan Rakyat. 2011. Buku Panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan PLP2K-BK Tahun Anggaran 2012. Jakarta Deputi Bidang Pengembangan Kawasan 24 Oktober 2019. Hampir Separuh Wilayah Jakarta Berupa Permukiman Kumuh. Jan. 1993. Modern Governance. London S. A. 1969. The Community Action Program A Strategy to Fight Poverty. The Annals of The American Academy of Political and Social Science, Vol. 385, pp. A., & Montfort, C. V. 2015. Urban Governance and Partnerships in Indian and Chinese Cities Examples from Delhi, Beijing and Shanghai. Urban and Regional Research International, Vol. 15, 2001. Interactive Community Planning Community Action Planning Micro Planning. Massachusetts Massachusetts Institute of I., Siregar, R. T., & Sinaga, R. S. 2018. Problematika Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Menggunakan Metode Partisipasi Masyarakat. GOVERNANCE Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, Vol. 4, J. 2015. Designing Good Governance Democratic Network Reform in Los Angeles. Urban and Regional Research International, Vol. 15, J. 2015. Whose city is this anyway? Tensions in urban governance, good and otherwise. Urban and Regional Research International, Vol. 15, C. N. 2015. Reļ¬ ections on Good Governance in Urban America. Urban and Regional Research International, Vol. 15, D. 2011. Situating Slums. City, Vol. 15, No. 6, 2010. Perspective Tools to reduce the cost of services Community Action Plan. Torļ¬ ng, J., Peters, G. B., Pierre, J., & Serensen, E. 2012. Interactive Governance Advancing the Paradigm. UK Oxford University P. 2000. UNCHS Habitat - The Global Campaign for Good Urban Governance. Environment & Urbanization, Vol. 12, 1995. Community Action for the Environment A Guide to Helping Your Community Go Green. Ontario The Conservation Council of Ontario. UN Habitat. 2016. New Urban Agenda UN Habitat III. Habitat. 2009. Planning Sustainable Cities Global Report on Human 50J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 ā 50Settlements 2009. London earthscan. UNDP. 1997. Governance for Sustainable Human Development. New York UNDP Policy Document. UN Habitat. 2006. Aceh-Nias Settlement Support Program ANSSP Guidelines, CAP Community Action Plan and Village Mapping. Banda Aceh UN HABITAT. UN Habitat. 2002. The Global Campaign on Urban Governance. Concept Paper. UN Habitat. 2000. The Global Campaign for Good Urban Governance. Concept Paper. World Bank. 1991. World Bank Development Report. Oxford Oxford University Press. ... Urban governance recognizes the role of actors Muslim and Kurniawan, 2020 in addressing the problems of a city Latifa, 2013. The road map for creating a smart city Smart Energy IP, 2018 assesses urban governance's strategic role in supporting smart cities. UN-Habitat campaign emphasizes the principles of urban living development by adhering to sustainability, subsidiarity, equality, justice, efficiency, transparency, responsibility, civil order, citizenship and security that are interdependent and mutually reinforcing UN Habitat, 2002;Muslim and Kurniawan, 2020. ...... Urban governance recognizes the role of actors Muslim and Kurniawan, 2020 in addressing the problems of a city Latifa, 2013. The road map for creating a smart city Smart Energy IP, 2018 assesses urban governance's strategic role in supporting smart cities. UN-Habitat campaign emphasizes the principles of urban living development by adhering to sustainability, subsidiarity, equality, justice, efficiency, transparency, responsibility, civil order, citizenship and security that are interdependent and mutually reinforcing UN Habitat, 2002;Muslim and Kurniawan, 2020. Therefore, there is a need for the community and interested parties to realize sustainable development involved in policymaking. ...... This review also mapped several essential aspects of urban studies, as described above. In urban governance, agency and society have the same role Muslim and Kurniawan, 2020;Latifa, 2013. In Lee's 2019 view, this participation starts from the planning stage, intending to create a sustainable and friendly city Aldegheishem, 2019. ...Purpose Smart urban governance research has progressed over the past few decades following changes and increasingly complicated city management difficulties. Therefore, the purpose of this paper is to use a scoping review and bibliometric analysis to examine all the publications on smart urban governance, especially in Asia. Design/methodology/approach A total of 1,900 smart urban governance articles indexed in the Scopus database was analyzed through scoping review and bibliometric analysis. The articles were analyzed by the number of publications per year, contributing countries, subject areas, authors, cited documents, related issues and cited papers. Furthermore, VOSviewer was used to provide a visual analysis of the co-occurrence of keywords. Findings This study indicated that urban smart governance publications continue to increase yearly. Even though the area of analysis is Asia, the USA and China seriously contributed to the analysis. Therefore, the topic of smart urban governance has become a discussion for scholars in the international. From the Scopus database analysis, the top three subject areas are social sciences 28%, environmental science 20% and medicine 16%. The synthesis using bibliometric analysis by VOSviewer obtained 13 clusters. Research limitations/implications This study only focuses on the Scopus database and one specific topic, using one bibliometric analysis tool. Meanwhile, national and international index databases are not used. Originality/value This paper examined publication trends on smart urban governance. This paper provided a comprehensive analysis of topic-specific knowledge areas based on previous studies. Additionally, this paper suggested the direction of the development of smart urban governance in the future. Joanna BadachMaÅgorzata DymnickaContemporary urban theory and practice in the post-industrial era is increasingly often turning towards an approach based on sustainable development. That concept bearing the traits of a paradigm has grown on the ground of broad quest for an alternative to the existing development model of the industrial civilisation. It has gained wide social acceptance and is the basis for many development and environmental programmes at the level of national and local government. It puts in a new light the socio-cultural, ecological and energy-related aspects of space as well as its value and aesthetics. A model of governing the city called 'good urban governance' is in a very close relation with the concept of sustainable development. It is based on the principles of inclusiveness, citizenship, accountability, processuality and effectiveness. Although this approach is not entirely novel, it stays valid and open to new challenges connected with satisfying human needs in the urban built environment on the basis of new contemporary conceptualisations such as 'smart governance', 'governing the smart city', 'network governance' and 'governance networks'. The advantages of this approach based on the assumption of multidimensionality and subjectivity, matching the various and seemingly contradicting interests with a sense of responsibility for the quality of life in the urban environment are often underlined both in literature and in academic debate. The aim of this article is an attempt to present selected practices in spatial planning which employ the principles of the idea of co-governance. It will include various methodological assumptions and criteria applied in 'good urban governance'. The intention will be to show its new research and application possibilities in countries like Poland where the idea of governance and sustainable development remains a matter of theory. Waleed AlzamilThis data article contains the urban features of three informal settlements in Jakarta A. Kampung Bandan; B. Kampung Luar Batang; And C. Kampung Muara Baru. The data describes the urban features of physical structures, infrastructures, and public services. These data include maps showing locations of these settlements, photography of urban status, and examples of urban fabric. The data are obtained from the statistical records and field surveys of three settlements cases. Keywords Informal settlements, Physical, Features, Urban, Kampung, Jakarta, IndonesiaThe quest for good urban governance is not a recent trend or phenomenon. In ancient Greece, Aristotle already discussed the way a regime, which we would now call urban, could best serve the happiness of all its members and distinguish between good and bad rule Thatcher 1900. As pointed out by Torfing 2007 and Pierre 2011, there has not been a clearācut transition from government to governance. The two have always coāexisted. Governance networks have recently become a more central component of official strategies aimed at governing society at local, national, and trans-national levels. However, diverse arrangements and relationships between the public sector, private sector, and civil society have always existed. Franzke JochenEva RoederThe legally prescribed local budget is the key planning and controlling instrument in German municipalities. It illustrates the local distributing conditions and reflects the locally determined political distribution priorities. The right to finalize the budget is exclusively reserved by the directly elected municipal council. Although citizen participation today is legally possible in nearly all local topics, the municipal budget remains taboo. Due to traditional reservations, many councilors doubt that citizen could deal with this complex business and expect an āexplosion of requirementsā. Therefore, the introduction of Participatory Budgeting PB can be regarded as part of the dispute about the opportunities and challenges of amending representative democracy by means of direct democracy at the local level in BoonyabanchaThomas KerrThis paper presents the findings of a two-year study of community finance systems including community-based savings and loan groups, and larger city-based funds that are operated by established urban poor community organizations in five Asian countries Cambodia, Nepal, Philippines, Sri Lanka and Thailand, with support from their partner organizations. These five groups are the principal national urban poor organizations in their respective countries, and their community savings and city funds ā as well as their other development initiatives ā have all grown to national scale. The study, in which the chief researchers, data-gatherers and analysts were community members themselves, was managed by the Asian Coalition for Housing Rights ACHR. It was conceived as an opportunity to look in greater detail at the different models of community finance these important groups have developed, in their very different national contexts, and to compare their various aspects, draw out some key elements and lessons, and see how these people-driven finance systems can be strengthened, scaled up and brought into the formal finance and development structures in their and objectives To facilitate the empowerment of members of a rural community to plan to take action to prevent maternal mortality. Background Globally, about 300,000 maternal deaths occur yearly. Sub-Saharan Africa and Southern Asia regions account for almost all the deaths. Within those regions, India and Nigeria account for over a third of the global maternal deaths. Problem of maternal mortality in Nigeria is multifaceted. About 80% of maternal deaths are avoidable, given strategies which include skilled attendants, emergency obstetric care and community mobilization. In this article, a strategy of community empowerment to plan to take action to prevent maternal mortality is discussed. Design Participatory action research was utilized. Methods Twelve volunteers were recruited as co-researchers into the study through purposive and snowball sampling who, following an orientation workshop, undertook participatory qualitative data collection with an additional 29 community members. Participatory thematic analysis of the data was undertaken which formed the basis of the plan of action. Results Community members attributed maternal morbidities and deaths to superstitious causes, delayed referrals by traditional birth attendants, poor transportation and poor resourcing of health facilities. Following critical reflection, actions were planned to empower the people to prevent maternal deaths through community education and advocacy meetings with stakeholders to improve health and transportation infrastructures; training of existing traditional birth attendants in the interim and initiating their collaboration with skilled birth attendants. Conclusion The community is a resource which if mobilized through the process of participatory action research, can be empowered to plan to take action in collaboration with skilled birth attendants to prevent maternal mortality. Relevance to clinical practice Interventions to prevent maternal deaths should include community empowerment to have better understanding of their circumstances as well as their collaboration with health professionals. This article is protected by copyright. All rights has become one of the most commonly used concepts in contemporary political science. It is, however, often used to mean a variety of different things. This book helps to clarify this conceptual muddle by concentrating on one variety of governance - interactive governance. We argue that although the State may remain important for many aspects of governing, interactions between State and society represent an important, and perhaps increasingly important, dimension of governance. These interactions may be with social actors such as networks, with market actors, or with other governments, but all these forms represent means of governing involving mixtures of State action with the actions of other entities. This book explores thoroughly this meaning of governance, and links it to broader questions of governance. In the process of explicating this dimension of governance, we also explore some of the more fundamental question about governance theory. For example, although we talk about governance a great deal political science has done relatively little about how to measure this concept. Likewise, the term multilevel governance has become widely used but we also need to understand that idea more fully and how it functions in the context of interactive forms of governance. We also link governance to some very fundamental questions in political science and the social sciences more broadly. How is power exercised in interactive governance? How democratic is interactive governance, and is democratic governance always advanced through transparency? Ā© Jacob Torfing, B. Guy Peters, Jon Pierre, and Eva SĆørensen, 2012. All rights N. StoneOnce when I mentioned to a colleague that I was going to give a lecture on āgood governance in urban Americaā, his response was āthat could be a brief talkā. My view is not quite that cynical, but I would like to start with a reminder about bad governance and recurring moves to reform the politics of cities in the United States. As the 19 century was giving way to the 20 century, machine politics was prevalent. It was a politics of patronage and favoritism, a politics in which corruption was common and professionalism was yet to take hold. This politics was the failure Lord Bryce referred to in the above quote.
kelebihan dan kekurangan power caps
